PENEGAKAN HUKUM KEUANGAN PUBLIK SEBAGAI DAYA DUKUNG REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Abstrak

Keuangan Negara adalah suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah dibawah kementerian yang memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran yang telah ada dalam anggaran APBN/APBD untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan menambah pemasukan negara, sebagai bukti adalah adanya pembiayaan baik berupa pinjaman/dana ataupun hibah yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan BUMS yang diberikan dalam bentuk kekayaan yang terpisah, meskipun celah hukum kerap terjadi dengan adanya tindak pidana kejahatan korporasi, dalam hal tindak pidana korupsi yang telah di atur dalam politik hukum-hukum yang diatur di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi sebagai norma khusus sehingga terjadinya kejahatan korporasi dalam bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan karena jabatan yang merugikan negara dapat ditanggulangi, meskipun belum memberikan perubahan yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana hukum dapat berlaku dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang berimplikasi buruk terhadap kehidupan bangsa, dan melihat sejauhmana tujuan dari negara dalam hal pertumbuhan dan perbaikan ekonomi terpenuhi. Teori yang dipakai adalah dari Roscoe Pound, yang melihat hukum sebagai sosial kontrol dalam menghadapi keadaan perekonomian di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan dengan jenis penelitian empiris dengan jenis data primer adalah data yang telah tersedia, diambil pada website yang resmi. Penelitian ini memiliki temuan, bahwa politik hukum yang ada dalam menghadapi kejahahatan korporasi seperti tindak pidana jorupsi secara penegakan hukum telah ada, namun masih diperlukan aturan yang lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi, karena akibat dari kejahatan ini, sangat menyengsarakan bangsa dengan melihat kenyataan bahwa negara perekonomiannya belum mencapaitarget yang diinginkan.